Profil Kantor Dinas Pariwisata Yogyakarta

Perda kota Yogyakarta no. 3, LD. 2015/NO. 3 LL. Setda kota Yogyakarta. Peraturan daerah kota Yogyakarta tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah kota Yogyakrta tahun 2015-2025

  1. Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 dalam Pasal 5, maka Pemerintah Daerah Kota perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
  2. Bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimaksudkan untuk memberikan arahan pembangunan kepariwisataan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergis, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kota Yogyakarta.
  3. Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 10 Th.2009; UU No. 11 Th. 2010; UU No. 13 Th. 2012; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; PP No. 50 Th. 2011; Perda Prov. DIY No. 1 Th. 2012; Perda Prov. DIY No. 1 Th. 2007; Perda No. 1 Th. 2007; Perda No. 2 Th. 2010; Perda No. 4 Th. 2010; Perda No. 1 Th. 2015
  4. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang: kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Kota Yogyakarta adalah dokumen perencana pembangunan kepariwisataan daerah terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2025. ruang lingkup dari perda ini, terdiri dari pembangunan: destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan yang diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.